Pedum PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)

PEDUM (PEDOMAN UMUM) PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA BENDOSARI

PENDAHULUAN.

  1. LATAR BELAKANG
    Informasi merupakan kebutuhan utama setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya juga merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak atas manusia dan keterbukaan informasipublik merupakan salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkanpenyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik (UU KIP). UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik harus menyediakan dalam menyediakan dan melayani Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohoninformasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di Lingkungan PPID Desa Bendosari. Dengan adanya Standar Operasional Pelayanan Publik Informasi ini, diharapkan dapat mengimplementasikan UU KIP dapat berjalan efektif danhak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

II LANDASAN HUKUM

  • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
  • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
  • Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  • Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan dan Dokumentasi
    Perda Provinsi Jawa Timur No. 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2005 No. 5 Seri E)
  • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.
  • Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 65 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011.
  • Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  • Surat Keputusan Komisi Informasi (KI) Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
    SK PPID Desa Bendosari Tahun 2019 PPID Desa Bendosari

AKU AKU AKU. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. Maksud : Pedoman ini mengenai referensi mengenai ruang lingkup, pertanggungjawaban dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bendosari (Sekretariat PPID Desa Bendosari) dalam menyediakan informasi yang terkait dengan kegiatan konsultasi.
  2. Tujuan: Mendorong terwujudnya implementai UU KIP yang efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi; Memberikan standar untuk Pejabat PPID dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik; Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi / Lembaga Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas;
  1. HAKEKAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
    Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; Informasi Umum Terbatas dan ketat; Tugas Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
  2. ASAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  1. Transparansi
    Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan lengkap dengan mudah dimengerti.
  2. Akuntabilitas
    Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Kondisional
    Sesuai dengan Persyaratan dan Persyaratan dan Persyaratan.
  4. Partisipatif
    Mendorong peran masyarakat dalam penyelenggaraan informasi masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
  5. Kesamaan Hak
    Tidak Diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan status ekonomi.
  6. Keseimbangan hak dan kewajiban
    Pemberi dan penerima layanan masyarakat harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
  1. KELOMPOK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
    Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik Pemerintah dan Non Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Desa Bendosari, masuk dalam kelompok layanan pertanian, menyediakan berbagai hal yang terkait dengan informasi dan komunikasi yang diperlukan oleh masyarakat.

VII. STANDART PELAYANAN OPERASIONAL INFORMASI PUBLIK

Setiap penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsinya harus memiliki standar pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu sebagai ukuran baku untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh penyedia dan penerima layanan informasi. Sebagai Standar Pelayanan Informasi Publik, sbb:

VII. PELAYANAN OPERASIONAL INFORMASI PUBLIK
Untuk melaksanakan layanan informasi yang diperlukan oleh Front Office dan back Office yang baik:
Front Office menyediakan:> Desk Layanan Langsung
> Desk Layanan Via Media.
Back Office, memuat:> Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
> Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
> Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.
INFORMASI PUBLIK
UNTUK Memenuhi dan memenuhi permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon / faks, email dan situs web (online).

VIII. WAKTU PELAYANAN INFORMASI
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi di PPID Desa Bendosari (Sekretariat PPID Desa Bendosari), penyelenggaraan Informasi Publik yang dilaksanakan pada hari kerja Senin hingga dengan Jumat.
Senin – Kamis: 08.00 – 14.00 WIB
Istirahat: 12.00 – 13.00 WIB
Jumat: 09.00 – 11.00 WIB

  1. MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
    Untuk memenuhidan melayani permintaan dan permintaan pemohon / pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik, menyediakan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (situs web):
    a. Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan ketentuan layanan sebagai berikut:
    1. Pemohon informasi datang ke meja layanan informasi mengisi permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, untuk lembaga publik / ormas melengkapi foto copi akta pendirian yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen Hum dan Ham), surat Keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur / lokal, surat keterangan domisili, serta AD / ART lembaga publik / ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya / logis serta bahan atau informasi yang mendukung maksimal 2 (dua) tahun anggaran dan berlaku mundur dari tahun anggaran yang sedang berjalan.
    2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persayaratan diminta dilengkapi atau diverifikasi lengkap
    3. Permintaan informasi publik sesuai dengan permintaan publik.
    4. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh pemohon / pengguna informasi. Jika informasi yang diterima masuk dalam kategori dikecualikan, PPID akan mengajukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
    5. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik) kepada Pengguna Informasi Publik.
    6. Petugas membukukan dan mendaftarkan informasi publik yang masuk tersebut.
    b. Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala melalui situs web Jatim Prov atau situs web masing-masing masing-masing SKPD dan media cetak yang tersedia.
  2. Jangka WAKTU Penyelesaian
    Proses Penyelesaian untuk review memenuhi permintaan Negara pemohon information public dilakukan Penghasilan kena pajak pemohon information public memenuhi persyaratan Yang Telah ditentukan;
    b. 10 hari setelah menerima permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan meminta izin yang berisikan informasi yang harus tercantum di bawah penguasaannya atau tidak. Dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
    c. Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, dengan persetujuan berita acara penerimaan informasi publik.
    d. Jika diminta informasi yang diterima, maka dalam surat yang diterima juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, dalam bentuk hard copy atau data tertulis. Jika diperlukan, biaya untuk keperluan penggandaan menjadi tanggung jawab atau biaya pemohon informasi. Bila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat itu dicantumkan alasan ditolak berdasarkan UU KIP.
    BIAYA / TARIF
    Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan, pemohon / pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan / fotokopian sendiri di Kantor Badan Publik (PPID) penggandaan ditanggung oleh Pemohon Informasi.
  3. KOMPETENSI PELAKSANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
    Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan informasi publik kepada pemohon / pengguna informasi publik yang dibantu oleh Pejabat Farisional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada meja layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan tentang peraturan-peraturan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam komunikasi, dapat digunakan dalam mendukung tugas pelayanan informasi.

XII. SUBSIDIARIES OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Pengelolaan hasil temuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan through Pembuatan Laporan harian Pelaksanaan Tugas Pelayanan information public. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Badan Publik membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Bendosari.

Selanjutnya PPID Desa Bendosari setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar selaku atasan PPID Kabupaten Blitar. Permintaan informasi publik yang telah diajukan, tindak lanjuti dari permintaan yang belum disetujui, permintaan informasi publik yang diajukan dengan pertimbangannya dan waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi yang sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui dalam perundangan yang diminta.

XIII. KEBERATAN ATAS PEMBERIAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat meminta izin kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Pasal 17;
  2. Tidak disediakannya informasi yang diberikan secara lengkap dalam Pasal 9;
  3. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
  4. Permintaan informasi ditanggapi tidak diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan / atau
  7. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.

XIV. KEDUDUKAN PPID

Kedudukan dan Penunjukan PPID Desa Bendosari:
a. PPID Desa Bendosari berkedudukan / Sekretariat di Kantor Desa Bendosari.
b. PPID Desa Bendosari ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bendosari.
c. Ketua PPID Desa Bendosari adalah Sekretaris Desa Bendosari

  1. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi PPID Desa Bendosari Tugas
:
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, merencanakan, mendorong
dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan dan informasi di Desa Bendosari.
Fungsi:
1. Menghimpun informasi publik dari seluruh Masyarakat Desa Bendosari melalui berbagai fasilitas yang ada (tautan / online dan offline)
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Perangkat Desa Bendosari.
3. Melakukan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan
dan informasi yang terbuka untuk umum.
4. Pendampingan Penyelesaian sengketa informasi

XVI. MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKASIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PELAYANAN INFORMASI

PENGUMPULAN INFORMASI
Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh setiap Perangkat Desa Bendosari dalam kegiatan pengumpulan informasi adalah:
1. Pengumpulan informasi merupakan kegiatan penghimpunan kegiatan yang telah dilakukan, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Desa Bendosari.
2. Informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Desa Bendosari.
3. Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statistik maupun dinamis.
4. Pejabat yang disetujui dalam butir 3 merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Satuan Kerjanya, sedangkan arsip statistik dan dinamis merupakan arsip yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja yang diharapkan.
5. Penyediaan informasi yang dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan berikut:

Mengenali tugas pokok dan fungsi Satuan Kerjanya;
b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerjanya;
c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan;
d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen.

Komponen utama yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan pengaturan, disediakan:

  1. Organisasi / Kelembagaan;
    b. Kebijakan dan Peraturan Daerah Terkait;
    c. Sumber Daya Manusia (Struktural dan Fungsional);
    d. Program dan Kegiatan;
    e. Anggaran dan Penerbitan Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang tidak;
    f. Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi (IT);
    g. Daftar Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
    h. Daftar Informasi Yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta;
    saya. Daftar Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
    j. Daftar Informasi Yang Dikecualikan.

INFORMASI PENGKLASIFIKASIAN

Dalam proses pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informasi yang dapat diubah publik dan informasi yang dikecualikan.

  1. Informasi yang bersifat publik
    Dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja, memuat:
  2. Informasi yang bersifat terbuka, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diterbitkan:

1) Profil yang memuat sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;
2) Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Perangkat Desa Bendosari, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya.
3) Informasi tentang laporan keuangan, seperti laporan anggaran, laporan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.
4) Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;
5) Informasi yang lebih detail dari permintaan pemohon.

  1. Informasi yang wajib diumumkan oleh merta, yaitu informasi yang dapat membantah orang-orang hidup dan ketertiban umum, memuat:

1) Informasi mengenai bencana alam, seperti: potensi tsunami daerah, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya.
2) Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan bahan kimia yang ada di sungai, laut atau daerah pemukiman.
3) Hal lain yang menantang hajad hidup orang banyak

  1. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dilindungi:

1) Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Desa Bendosari; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
2) Hasil keputusan Pemerintah Desa Bendosari dan latar belakang penilaiannya;
4) Rencana kerja program / kegiatan, termasuk estimasi pengeluaran tahunan Pemerintah Desa Bendosari.
5) Perjanjian Pemerintah Desa Bendosari dengan pihak ketiga;
6) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Desa Bendosari dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
7) Tata kerja pegawai Pemerintah Desa Bendosari yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan / atau
8) Informasi mengenai akses informasi publik yang disetujui dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

  1. Informasi Yang Dikecualikan

Dalam pengelompokan informasi yang dikecualikan, perlu diperhatikan hal-hal berikut:

  1. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 2 ayat 4, Pasal 6, pasal 17 dan 18.
    b. Prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan:

1) Ketat, artinya untuk mengkategorikan informasi yang dikecualikan harus benar-benar sesuai metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas.
2) Terbatas, artinya informasi yang dikecualikan harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenangan.
3) Tidak berarti, tidak berarti informasi yang lengkap dikecualikan kompilasi kepentingan publik yang lebih besar menghendakiinya.

  1. Pengecualian harus melalui metode uji bahaya yang mendasari pemilihan informasi harus dirahasiakan. Untuk lebih menjamin informasi yang dapat dibuka atau ditutup obyektif, maka metode yang diajukan pada poin c dilengkapi dengan uji kepentingan publik (menyeimbangkan tes kepentingan publik) yang mendasari informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik.
    e. Pengklasifikasian informasi akses harus melibatkan pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
    f. Usulan klasifikasi akses informasi yang ketat dan terbatas disetujui pada huruf b angka 1) dan 2) tersebut di atas, diminta oleh SKPD yang memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran dan administrasi.
    g. Penetapan yang disetujui pada huruf b angka 3) dilakukan melalui rapat pimpinan.

PENDOENTASIAN INFORMASI

Informasi pendokumentasian adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan / atau pernyataan yang dibuat dan / atau diterima Perangkat Desa Bendosari di Lingkungan Pemerintah Desa Bendosari untuk membantu PPID menyediakan informasi permintaan. Informasi pendokumentasian dilaksanakan sesuai dengan peraturan-undangan bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di lingkungan Pemerintah DesaBendosari.

Tahapan dalam pendokumentasian informasi rahasia:

  1. Deskripsi Informasi:
    Setiap Perangkat Desa Bendosari membuat persamaan untuk masing-masing jenis informasi.
    2. Verifikasi Informasi:
    Setiap informasi disetujui sesuai dengan jenis kegiatannya.
    3. Otentikasi Informasi:
    dilakukan untuk menjamin keaslian informasi melalui validasi informasi oleh setiap satuan Kerja.
    4. Kodefikasi Informasi:
    a. Untuk memudahkan pencarian informasi yang dibutuhkan, maka dilakukan kodefikasi.
    b. Metode pengkodean ditentukan oleh masing-masing Satuan Kerja.
    5. Penataan dan Penyimpanan Informasi.

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi:
1. PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur sebagai berikut:
– PPID menyiapkan daftar pemohon dan / atau pengguna informasi yang akan ditolak;
– PPID mengadakan rapat paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
– Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang diadakan oleh seluruh peserta rapat;
– Hasil keputusan rapat.

  1. PPID yang akan memberikan tanggapan atas permohonan yang disampaikan pemohon informasi kepada publik:
    – PPID yang menerima pendaftaran yang disampaikan pemohon dan / atau pengguna informasi;
    – PPID mengadakan rapat paling lambat 3 hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID;
    – Hasil keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang diadakan oleh seluruh peserta rapat;
    – Hasil keputusan rapat.
  2. Penyelesaian sengketa informasi

– PPIDBitkan bahan-bahan yang terkait sengketa informasi;
– PPID menyusun kajian dan pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada Atasan PPID;
– Pada saat sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi, PTUN, dan MA, maka PPID Provinsi melakukan pendampingan hukum untuk menyelesaikan sengketa informasi.

XVII PENUTUP

Keterbukaan Informasi adalah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. 14 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mulai 30 April 2010 atau dua tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan, maka tidak ada lagi titik untuk kembali ke Badan Publik Pemerintah atau Badan Publik Non Pemerintah untuk mengimplementasi UU KIP ini.

Selaras dengan Amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, semua Badan Publik berkewajiban menyediakan dan mengakses informasi bagi masyarakat.

Kita harus sikapi positif Undang-Undang KIP ini, meminta persetujuan informasi untuk kepentingan bersama dan membantu semua kita, baik itu sebagai Badan Publik Pemerintah maupun Non Pemerintah sebagai penyedia informasi maupun masyarakat sebagai pengguna informasi.

Untuk menuju suatu perubahan yang lebih baik, tidak terlepas dari berbagai tantangan, kelemahan bahkan perasaan kuatir untuk Badan Publik menjadi lebih transparan. Namun, karena amanat Undang-Undang Informasi mengenai kebutuhan masyarakat, keterbukaan Informasi telah menjadi prioritas Negara Demokrasi. Karena itu adalah penyelenggaara Negara yang baik, keterbukaan informasi merupakan sarana yang mendukung pengawasan masyarakat atau masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.

Terkait hal ini diperlukan untuk menyusun Pedoman Umum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), tidak lain adalah badan publik melalui PPID untuk memfasilitasi peran dan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga melalui Pedoman Umum ini Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan bersama dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses Informasi Publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *